Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
Home > Prodi Manajemen
 
 

Prodi Manajemen

 

Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Urip Sumoharjo" Surabaya. diselenggarakan mulai tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0277/0/1984 dengan status terdaftar. Dalam perjalanan panjangnya, terakhir pada tahun 2008  “Terakreditasi” dengan peringkat “B” berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008.
   Program Studi ini dikelola oleh seorang Ketua dan Pembantu Ketua yang didukung oleh Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administratif, Bagian Administratif, Unit Pelaksana Teknis seperti Perpustakaan, Laboraturium Manajemen, dan Laboraturium Komputer.
Dengan tujuan menghasilkan lulusan bermutu dan berakhlak mulia sehingga mampu berwirausaha secara mandiri, dan berpeluang terserap dalam persaingan  lapangan kerja yang terse dia dimasa kini dan masa yang akan datang.
 
 
 


 

 

ALOKASI MATA KULIAH
 
 Jurusan Manajemen
a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
 
sks
1
A101
Pendidikan Agama
3
2
   A102   
Pendidikan Pancasila
2
3
A103
Pendidikan Kewarganegaraan
3
6
A106
Bahasa Indonesia
3
Jumlah
11
       
b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
Baru
sks
1
B107
Pengantar Aplikasi Komputer
2
2
B108
Matematika Ekonomi
3
3
B109
Statistik I
2
4
B110
Statistik II
2
5
B111
Metode Penelitian
3
6
B114
Bahasa Inggris Bisnis I
2
7
B115
Bahasa Inggris Bisnis II
2
Jumlah
16
       
c. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
Baru
Sks
1
D113
Pengantar Teori Ekonomi Mikro
3
2
D114
Pengantar Teori Ekonomi Makro
3
3
D115
Teori Ekonomi Mikro
2
4
D116
Teori Ekonomi Makro
2
5
D117
Pengantar Bisnis
3
6
D118
Matematika Bisnis
2
7
D119
Pengantar Manajemen
3
8
D120
Pengantar Akuntansi I
2
9
D121
Pengantar Akuntansi II
2
10
D122
Perekonomian Indonesia
3
11
D123
Manajemen Koperasi
2
12
D124
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
3
13
D125
Pengantar Ekonomi Pembangunan
2
14
D126
Bank & Lembaga Keuangan Lain
3
Jumlah
35
       
d. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
Baru
sks
1
C127
Manajemen Keuangan I
3
2
C128
Manajemen Keuangan II
3
3
C129
Manajemen Operasional
3
4
C130
Manajemen Pemasaran
3
5
C131
Sistem Informasi Manajemen
3
6
C133
Akuntansi Biaya
3
7
C135
Akuntansi Manajemen
3
8
C136
Akuntansi Keuangan I
3
9
C138
Studi Kelayakan Bisnis
3
10
C139
Analisa Laporan Keuangan
2
11
C140
Manajemen Sumber Daya Manusia
3
12
C141
Manajemen Strategis
3
13
C142
Ekonomi Manajerial
3
14
C143
Bisnis Internasional
3
15
C144
Penganggaran
3
16
C145
Riset Operasional
3
Jumlah
47
       
e. Konsentrasi Manajemen Keuangan dan Perbankan
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
Baru
sks
1
C156
Manajemen Investasi dan Pasar Modal
3
2
C157
Manajemen Keuangan Bank
3
3
C158
Praktika Anggaran
2
4
C159
Manajemen Keuangan Internasional
3
5
C160
Manajemen Resiko dan Perasuransian
3
6
C161
Merger Restructuring and Corporate (MRCC)
2
Jumlah
16
       
f. Konsentrasi Manajemen Pemasaran
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
Baru
sks
1
C162
Pemasaran Strategik
3
2
C163
Manajemen Pemasaran Lanj./Perilaku Konsumen
2
3
C164
Riset Pemasaran
3
4
C165
Pemasaran Internasional
3
5
C166
Pemasaran Jasa dan Nirlaba
3
6
C167
Retail & Waralaba
2
Jumlah
16
       
g. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
Baru
sks
1
E168
Hukum Pajak dan Perpajakan
3
2
E169
Komunikasi Bisnis
3
3
E170
Perilaku Organisasi
3
4
E171
Kewirausahaan
2
Jumlah
11
       
h. Kelompok Tugas Akhir (TA)
 
No
Kode MK
MATA KULIAH
Bobot
Baru
sks
1
B173
KKU
3
2
E174
Skripsi
6
Jumlah
9
       
   
Total mata kuliah
145

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 
Kode
Mata Kuliah
sks
Prasyarat
MK
Smt I
 
 
 
A101
Pendidikan Agama
3
-
A102
Pendidikan Pancasila
2
-
B114
Bahasa Inggris Bisnis I
2
-
B108
Matematika Ekonomi
3
-
D113
Pengantar Teori Ekonomi Mikro
3
-
D117
Pengantar Bisnis
3
-
D120
Pengantar Akuntansi I
2
-
B109
Statistik I
2
-
 
Total
20
 
Smt II
 
 
 
B115
Bahasa Inggris Bisnis II
2
A114
D114
Pengantar Teori Ekonomi Makro
3
-
D119
Pengantar Manajemen
3
D117
D121
Pengantar Akuntansi II
2
D120
D125
Pengantar Ekonomi Pembangunan
2
-
D118
Matematika Bisnis
2
B108
B110
Statistik II
2
B109
A103
Pendidikan Kewarganegaraan
3
A102
A106
Bahasa Indonesia
3
-
 
Total
22
 
Smt III
 
 
 
D115
Teori Ekonomi Mikro
2
D113
D116
Teori Ekonomi Makro
2
D114
B107
Pengantar Aplikasi Komputer
2
-
C136
Akuntansi Keuangan I
3
D121
C127
Manajemen Keuangan I
3
D119
C129
Manajemen Operasional
3
D119
D122
Perekonomian Indonesia
3
D114, D125
C130
Manajemen Pemasaran
3
D119
 
Total
21
 
 
 
 
 
Smt IV
 
 
 
E170
Perilaku Organisasi
3
D119
C133
Akuntansi Biaya
3
C136
D124
Aspek Hukum Dalam Ekonomi
3
D119
C140
Manajemen Sumber Daya Manusia
3
D119
C128
Manajemen Keuangan II
3
C127
C145
Riset Operasional*
3
C129
C152
Praktika Perpajakan*
3
-
C142
Ekonomi Manajerial
3
D119, D115
 
Total
21
 
       
       
       
Kode
Mata Kuliah
sks
Prasyarat
MK
Smt V
 
 
 
C135
Akuntansi Manajemen
3
C133, C136
C139
Analisa Laporan Keuangan
2
D121, C127
C143
Bisnis Internasional
3
D117, C128
C144
Penganggaran *
3
D121, C136
C137
Akuntansi Keuangan II*
3
C136
B111
Metode Penelitian
3
B110
C162
Manajemen Strategik
3
C127,C129,C140,C130
C138
Studi Kelayakan Bisnis
3
C128, C130, C129
 
Total
20
 
       
       
Kode
Mata Kuliah
sks
Prasyarat
MK
Smt VI
 
 
 
D123
Manajemen Koperasi
2
-
Konsentrasi Manajemen Keuangan
C161
Merger Restructuring and Corporate (MRCC)
2
C128
C157
Manajemen Keuangan Bank
3
C127, C136
C158
Praktika Anggaran
2
C144
C159
Manajemen Keuangan Internasional
3
C127, C128
C156
Manajemen Investasi & Pasar Modal
3
C128
C160
Manajemen Resiko dan Perasuransian
3
D127, C130
Konsentrasi Manajemen Pemasaran
C163
Manajemen Pemasaran Lanjutan / Perilaku Konsumen
2
C130
C162
Pemasaran Strategik
3
C130
C164
Riset Pemasaran
3
B111
C166
Pemasaran Jasa dan Nirlaba
3
C130
C167
Retail & Waralaba
2
C130, C143
C165
Pemasaran Internasional
3
C130, C143
 
Total
18
 
Smt. VII
 
 
 
E171
Kewirausahaan
2
Smt. I
D126
Bank & Lembaga Keuangan Lain
3
Smt. III
E168
Hukum Pajak & Perpajakan
3
Smt. V
E169
Komunikasi Bisnis
3
Smt. IV
C131
Sistem Informasi Manajemen *
3
D119, Smt. VI
C146
Sistem Pengendalian Manajemen *
3
C135
 
Total
17
 
Smt. VIII
 
 
 
B173
KKU
3
B173
E174
Skripsi
6
B174
 
Total
9
 
Keterangan :
   
* Mata Kuliah Pilihan
   

 

 

KEBIJAKAN DAN DAMPAK PENETAPAN HARGA BBM NASIONAL[*]

 

Oleh:

Nurul Istifadah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga

nistifadah@yahoo.com.au

 

 

Pendahuluan

Energi merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam proses pembangunan di Indonesia.  Artinya, dalam proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia akan sangat tergantung pada ketersediaan pasokan energi.  Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi nasional maka kebutuhan energi juga semakin besar.  Namun demikian, dalam kenyataannya, ketersediaan energi relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhannya.  Sehingga diperlukan, perencanaan, strategi dan kebijakan penggunaan energi secara lebih efisien dan efektif. 

Sumber energi sangat beragam bentuknya, ada BBM (Bahan Bakar Minyak), LNG, gas, batu bara, dan biofuel, dll.  Dari beragam sumber energi tersebut terdapat sumber energi terbarukan (renewable) dan ada yang tidak terbarukan (non renewable).  BBM merupakan salah satu contoh sumber energi yang tidak terbarukan dan paling banyak digunakan di Indonesia saat ini.  BBM  banyak digunakan dalam sektor transportasi, pembangkit listrik, rumah tangga, industri, dll.   Dengan demikian, ketergantungan perekonomian Indonesia saat ini terhadap pasokan BBM sangatlah besar. 

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor transportasi menyerap energi migas nasional hingga 29,71% pada tahun 2000 dan meningkat pesat menjadi 36,87% pada tahun 2009.  Angka tersebut jumlahnya senantiasa akan terus meningkat jika Indonesia tidak memiliki skema transportasi massal yang memadai, karena akan memicu penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan akan memicu penggunaan BBM secara tidak terkendali. 

Tabel 1: Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia (Tahun 1995-2008)

Penggunaan BBM yang sangat besar dan tidak terkendali tidak hanya berdampak pada pasokan cadangan minyak yang semakin terbatas, tetapi juga berdampak pada  aspek lingkungan (polusi) dan sustainabilitas fiskal (APBN). Penggunaan BBM dapat meningkatkan polusi, karena BBM merupakan sumber energi yang paling banyak menghasilkan pollutan dibanding sumber energi lainnya.  Sedangkan dampak fiskal karena penyediaan BBM di dalam negeri masih sangat tergantung kepada impor BBM, dengan harga internasional (ICP) yang lebih tinggi dari harga di dalam negeri sehingga pemerintah perlu memberikan subsidi. 

Premium merupakan jenis BBM yang menyerap subsidi terbanyak yaitu sebesar 61% dari realisasi BBM bersubsidi.  Pengeluaran subsidi BBM oleh pemerintah yang melebihi dari target anggaran yang direncanakan akan membebani APBN dari sisi makro serta mengganggu perencanaan keuangan negara.  Dengan demikian pemerintah perlu melakukan perencanaan di sektor energi (terutama BBM bersubsidi) dalam rangka sustainabilitas fiskal dan untuk ketahanan energi nasional.  Karena penggunaan BBM yang semakin besar dan tidak diimbangi dengan supply BBM yang cukup akan berdampak pada kelangkaan dan ketergantungan yang besar terhadap impor dan mempengaruhi harga BBM di dalam negeri.

 Jumlah Produksi dan Konsumsi BBM di Indonesia

Indonesia pernah dikenal sebagai negara pengekspor minyak dan menjadi anggota OPEC (organisasi negara pengekspor minyak). Namun, kenyataan sekarang, Indonesia bukan lagi sebagai negara pengekspor, tetapi justru sebagai negara pengimpor minyak karena total konsumsi melebihi total produksinya.  Jadi, Indonesia bukan lagi sebagai negara yang kaya akan minyak. 

Produksi minyak bumi sebagai sumber energi di Indonesia proporsinya semakin menurun.  Sebaliknya, proporsi produksi sumber energi gas semakin meningkat.  Memang masih terdapat sumber-sumber energi lain namun sifatnya masih potensi dan belum tereksplorasi atau diketahui apakah benar menghasilkan energi atau tidak.

Data yang dimiliki Dewan Energi Nasional (DEN) khususnya mengenai cadangan minyak di Indonesia menunjukkan bahwa cadangan minyak hanya cukup untuk 12 tahun mendatang meskipun Indonesia dikenal sebagai ladang sumber daya alam (www.suaramerdeka.com). 

Sejak lima tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan dalam kemampuan produksi minyak bumi secara alamiah (natural decline).  Sehingga hampir mustahil dalam jangka waktu yang singkat menemukan cadangan baru secara signifikan.  Dengan demikian, produksi minyak mentah akan terus menurun.

 

 

Sumber: Bappenas, 2011

 

Sumber: Bappenas, 2011

 

Gambar 1a:

Produksi dan Konsumsi Minyak

di Indonesia (1965-2010).

 

 

Gambar 1b:

Konsumsi dan Impor Minyak

di Indonesia (1990-2008)

 

Gambar 1a memperlihatkan tingkat produksi dan konsumsi minyak di Indonesia sejak tahun 1965 hingga tahun 2010.  Produksi minyak mulai menurun sejak dua puluh tahun terakhir, sedangkan konsumsi minyak terus mengalami peningkatan.  Pada tahun 1970 tercatat pertumbuhan produksi minyak nasional meningkat lebih dari 33,02%.   Dan, pada periode tahun 1977-1978 adalah masa keemasan produksi minyak Indonesia.  Kemudian, pada periode tahun 1980-1989, produksi minyak Indonesia secara signifikan mengalami pasang surut.  Bahkan, pada tahun 1982 dan 1985 produksi minyak Indonesia turun lebih dari 16% dan 10%. Dan setelah itu, tingkat produksi minyak Indonesia terus merosot. Pada periode tahun 2000-2010, produksi minyak Indonesia rata-rata setiap tahunnya turun hingga 3.82%, atau secara total turun 32.25%.  Catatan ini terus memburuk. Pada tahun 2010, tercatat produksi minyak Indonesia hanya 986 kbpd padahal tingkat konsumsi melonjak hingga menembus angka 1,304 kbpd sehingga mengalami defisit minyak sebesar 318 kbpd. 

Tahun 2003, adalah pertama kalinya Indonesia mengalami defisit minyak, dimana tingkat konsumsi melampaui tingkat produksi nasional.  Pada tahun 2004, defisit minyak ini tidak dapat ditutupi lagi dari cadangan nasional, sehingga untuk pertama kalinya Indonesia harus menutup kekurangan tersebut dengan mengimpor minyak dari luar negeri.  Sejak itu, maka penyediaan BBM di dalam negeri selalu tergantung kepada impor BBM. 

Terjadinya defisit minyak tersebut mensyaratkan secara serius tentang pentingnya perencanaan yang baik dalam produksi dan konsumsi BBM.  Pengembangan energi alternatif sebagai substitusi BBM merupakan upaya yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan problem energi di Indonesia.  Problem energi di Indonesia diantaranya berkaitan dengan keterbatasan suplai energi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan energi (distribusi yang belum merata), serta adanya hambatan investor di bidang energi (sektor hulu).  Efisiensi penggunaan BBM perlu dilakukan untuk menekan besarnya anggaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. 

Gambar 1b menunjukkan konsumsi BBM di dalam negeri terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya perekonomian dengan kebutuhan terbesar di sektor transportasi.  Pada tahun 1990, konsumsi BBM di Indonesia sekitar 30 juta kiloliter dan pada tahun 2010 sebesar 60 juta kiloliter atau mengalami peningkatan sebesar 200% selama 20 tahun terakhir.  Kenaikan konsumsi BBM ini tentu saja akan diikuti dengan kenaikan volume BBM impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.  Dengan demikian, semakin besar konsumsi BBM maka semakin besar pula kebutuhan impor BBM dan semakin besar pula pengeluaran subsidi yang harus dianggarkan oleh pemerintah.

Hingga tahun 2006, komposisi penggunaan BBM masih mayoritas dengan share 52%.  Jumlah itu diharapkan bisa ditekan hingga 20% pada tahun 2025.  Batu bara, biofuel, hydro, diperkirakan dapat mengambil 32% porsi minyak bumi.  Biofuel ditargetkan mengambil porsi 5% dari kebutuhan energi di Indonesia.  Untuk itu, perlu diupayakan penggunaan energi selain minyak bumi, baik energi yang tak terbarukan (non renewable) maupun yang terbarukan (renewable).  Energi tak terbarukan meliputi: batu bara, gas, panas bumi, dll.  Sedangkan energi yang terbarukan antara lain: energi bakar nabati (biofuel) dan hydro.  Biofuel adalah sumber energi yang bahan bakunya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung potensi kadar minyak yang tinggi, misal : jarak, kedelai, ubi kayu, dll. 

Kebijakan Energi di Indonesia

Kebijakan energi di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1976, yaitu dibentuknya BAKOREN (Badan Koordinasi Energi Nasional) dengan maksud untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber energi.  Kebijakan tersebut antara lain:

  1. menjamin pasokan minyak bumi agar tidak habis
  2. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi fosil sebagai bahan bakar dan bahan baku dan dimanfaatkan secara maksimal.
  3. menjamin penyediaan bahan bakar secara merata
  4. peningkatan upaya ekspor energi
  5. peningkatan upaya komersial pemanfaatan teknologi baru
  6. penggunaan energi pada sektor transportasi

Pemerintah terus memikirkan untuk mengembangkan energi alternatif untuk mensubstitusi agar ketergantungan akan minyak bumi berkurang.  Harapan pemerintah terhadap penggunaan energi alternatif adalah untuk meningkatkan perekonomian karena besaran subsidi BBM akan berkurang khususnya di sektor transportasi sebagai sektor terbesar pengguna BBM dan menyerap subsidi terbanyak.  Berdasarkan data, sektor transportasi darat menyerap 89% dari realisasi BBM bersubsidi.  Konsumsi premium pada sektor transportasi darat  didominasi oleh mobil pribadi sebesar 53%.

Beberapa kebijakan pemerintah terkait energi alternatif diantaranya adalah:

1.    Pada Januari 2000, pemerintah bersama PERTAMINA membuat kebijakan konversi energi berupa program Langit Biru, yaitu dengan menginstruksikan untuk mengganti BBM dengan BBG (Bahan Bakar Gas).  Tetapi BBG kurang diminati karena kurangnya dukungan infrastruktur, seperti: stasiun pompa BBG (SPBG) dan penyediaan instrumen tambahan dalam sistem mobil serta persepsi masyarakat terhadap pemakaian energi alternatif di luar minyak bumi. 

2.    Pada tahun 2003 pemerintah bersama PERTAMINA melanjutkan program Langit Biru dimana bahan bakar premium akan dihapuskan mengingat kadar oktannya terlalu  tinggi dan diganti dengan Premiummix tetapi tidak berhasil karena harga premix terlalu tinggi dan tidak terjangkau masyarakat bawah. 

3.    Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Perkebunan No.18 tahun 2004 tentang strategi diversifikasi usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan produktifitas lahan serta mendukung kebijakan pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional dan Program Ketahanan Pangan, dengan mengembangkan energi biofuel melalui :

a.    Pengembangan Jarak Pagar (Jatropha Curcas)

b.    Pengembangan Kedelai (Glycine max)

c.    Pengembanagan Aneka Tanaman Kayu

4.    Deklarasi bersama tanggal 12 Oktober 2005 tentang gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dan krisis BBM melalui rehabilitasi dan reboisasi 10 juta ha lahan kritis dengan tanaman yang menghasilkan energi pengganti BBM.  Deklarasi ditandatangani oleh 30 menteri dan menteri negara, BUMN, Perguruan Tinggi, dan LSM yang isinya mendukung, memfasilitasi dan mengembangkan seluruh aspek yang terkait dalam pengembangan energi terbarukan.

5.    Pada tahun 2006, terbit Peraturan Presiden No 5 tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang pokok isinya adalah: pada tahun 2025 ditargetkan bahan energi alternatif harus mencapai dan memenuhi kebutuhan nasional dan penurunan konsumsi BBM di bawah 20%.

6.    Instruksi Presiden nomor 01/2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Alternatif pengganti BBM.  Isinya menginstruksikan kepada 15 Menteri Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah mempercepat pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar alternatif.

7.    Keputusan Menteri Perekonomian nomor :Kep 11/MENKOP/02/2006 tentang koordinasi program aksi penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang mana diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan dengan tim pengarah 11 menteri dan menteri negara.

Dari berbagai kebijakan di atas terkait dengan penggunaan BBM, pemerintah sebetulnya telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM dengan beralih ke energi alternatif.  Ancaman krisis energi di Indonesia yang diperkirakan akan terjadi 10-15 tahun yang akan datang apabila kontinuitas kebutuhan energi BBM tidak ada substitusinya merupakan dorongan munculnya berbagai kebijakan tersebut.  Namun demikian, kenyataan ketergantungan energi terhadap BBM masih sangat besar dan disisi lain, peran energi alternatif belum begitu besar.

Dampak Kenaikan Harga BBM Nasional

Konsumsi BBM yang tidak terkendali akan berdampak pada pasokan cadangan minyak yang semakin terbatas dan berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri.  Hal ini karena penyediaan BBM di dalam negeri masih tergantung kepada impor BBM yang harganya mengikuti harga internasional.  Dengan demikian, kenaikan harga minyak dunia yang melebihi batas asumsi yang ditetapkan dalam penyusunan APBN akan menimbulkan kesulitan dalam perencanaan anggaran negara. 

Pada tahun 2012 dengan asumsi harga minyak dunia di APBN USD 90 per barel.  Ketika harga minyak dunia menembus angka di atas USD 115 per barel, maka setiap kenaikan 1 rupiah, negara harus memberikan subsidi sekitar 20 triliun per bulan, berapa setahun?  Untuk mengurangi beban subsidi, maka harga BBM harus dinaikkan (rasionalisasi harga)

Pada tahun 2012 subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 225 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 137 triliun (61%), subsidi listrik Rp 65 triliun (29%), dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun (10%).  Dari total 137 triliun subsidi untuk BBM, 61% dikeluarkan untuk subsidi premium, 35% untuk solar, dan 4% untuk minyak tanah.

Berdasarkan simulasi Reforminer Institute, dengan ICP dan nilai tukar  rupiah sebagaimana ditetapkan dalam APBN-P 2012, harga keekonomian BBM berada pada kisaran Rp 9.000 per liter. Jika BBM subsidi dijual dengan harga Rp 4.500 per liter, pemerintah memberikan  subsidi sebesar Rp 4.500 setiap liternya. Artinya, dengan kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kl, kebutuhan subsidi BBM tahun 2012 adalah Rp 180 triliun, bukan Rp 137 triliun (anggaran di APBN-P).  Dengan mengacu pada anggaran subsidi BBM sebesar 137 triliun tersebut, maka anggaran subsidi tidak cukup untuk mensubsidi kuota 40 juta kiloliter.  Bahkan, beberapa pihak memperkirakan  realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada tahun 2012 berpotensi mencapai 47 juta kiloliter.  Sehingga potensi nilai subsidi BBM yang dikeluarkan bisa melebihi Rp 74,9 trilliun dari subsidi yang dianggarkan.

Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari angka acuan karena konsumsi BBM yang tidak terkendali.  Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp69 triliun kemudian membesar menjadi Rp82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp165,2 triliun.  Akibatnya, kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit.

Terjadinya defisit minyak yang berdampak pada konteks fiskal tersebut di atas mendorong diusulkannya kebijakan kenaikan harga BBM.  Walaupun dampak kenaikan harga BBM dalam negeri akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Beberapa permasalahan dan dampak yang mungkin ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM diantaranya adalah:

      Sektor transportasi

     Tarif naik

      Sektor industri dan UMKM

     Biaya produksi meningkat

     Internal keuangan UMKM

     Ongkos angkut dan distribusi meningkat

      Inflasi

      Daya beli masyarakat turun

      Pertumbuhan ekonomi turun

      Pengangguran dan PHK meningkat

Kebijakan kenaikan harga BBM, sebetulnya mempunyai dampak yang positif, baik untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah dalam anggaran maupun dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan lain-lain. Namun, dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan apa yang disebut sebagai efek spiral. Efek spiral yang bakal muncul adalah adanya kenaikan harga semua barang dan jasa.

Sektor yang langsung terpengaruh oleh kenaikan harga BBM adalah sektor transportasi dan industri (termasuk UMKM).  Pada sektor transportasi misalnya, akibat dari kenaikan harga BBM, maka tarif jasa angkutan penumpang dan barang akan naik. Naiknya tarif jasa angkutan akan diikuti naiknya biaya produksi dan harga barang-barang.  Sehingga, proses produksi yang menggunakan BBM sebagai faktor produksinya di sektor industri dan UMKM akan terpengaruh.   Kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap biaya transportasi baik untuk biaya angkut bahan baku maupun distribusi hasil produksinya.  Hal ini tentu akan sangat  mempengaruhi total biaya produksi, sehingga harga jual produk akan mengalami kenaikan, yang selanjutnya akan mendorong meningkatnya laju inflasi (cost push inflation).

Tingkat inflasi yang semakin meningkat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat kecil/miskin, kaum buruh, dan nelayan.  Meningkatnya harga barang karena inflasi yanhg disebabkan karena besarnya komponen biaya produksi dan turunnya daya beli sebagian besar masyarakat dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan selanjutnya memicu meningkatnya tingkat pengangguran karena PHK.   

Kesimpulan

Semakin meningkat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya perekonomian maka kebutuhan energi juga semakin besar.   Sektor transportasi merupakan sektor yang menyerap energi terbesar  (2009:36,87%).  Sumber energi yang paling banyak digunakan selama ini adalah BBM, sehingga ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap pasokan BBM sangatlah besar.

Dalam kenyataannya, ketersediaan energi (BBM) relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhannya, sehingga perlu impor BBM, dimana harganya relatif lebih tinggi dibanding harga di dalam negeri sehingga harganya perlu disubsidi.  Dengan demikian, apabila konsumsi BBM semakin besar maka pengeluaran subsidi juga semakin besar sehingga beban anggaran negara (APBN) semakin berat.

Konsumsi BBM yang tidak terkendali akan berdampak pada  pasokan cadangan minyak dan berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri.  Dampak kenaikan harga BBM diantaranya adalah: meningkatnya inflasi, turunnya daya beli masyarakat dan buruh, turunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat pengangguran dan PHK, dampak negatif terhadap sektor industri, UMKM, serta sektor transportasi.

Implikasi Kebijakan

Indonesia harus mengambil kebijakan yang tepat dalam perencanaan produksi dan konsumsi BBM sehingga tidak membawa kepada situasi krisis energi yang berkepanjangan yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan impor minyak yang bisa menguras devisa negara. 

Untuk itu, strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah dengan menyusun perencanaan yang efisien dalam produksi dan konsumsi BBM terutama BBM bersubsidi dengan:

a.    Mengembangkan energi alternatif pengganti BBM yang lebih ramah lingkungan

b.    Membatasi penggunaan BBM bersubsidi

c.    Konsumen mampu beralih dari BBM bersubsidi ke BBM non-subsidi, terutama untuk sektor transportasi darat (kendaraan pribadi)

d.    Mengembangkan transportasi umum (massal), terutama yang menggunakan energi alternatif (gas dan listrik).

e.    pemerintah perlu menerapkan antisipasi kebijakan terhadap dampak kenaikan harga BBM, seperti : menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mencegah turunnya daya beli masyarakat.



[*] Disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan dan Dampak Penetapan Harga BBM Nasional, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo Surabaya pada tanggal 9 Juni 2012.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan Bahasa
KUNJUNGAN KE WEB INI